FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA

FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA ”
Oleh : Rachmad Pua Geno

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan
menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah
Indonesia pada 16 Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa
Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai
tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena
Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa
Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa
(Gerbangmas)

Pada peringatan HKN kali ini pemerintah mengambil tema
“Desa Siaga”, sebuah desa impian yang
diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap
berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan
bidang kesehatan masyarakat. Dengan adanya Desa Siaga,
pemerintah berharap tidak akan ada lagi kasus demam
berdarah, malaria, dan berbagai penyakit infeksi
lainnya.

Bila kita cermati, langkah pemerintah mengambil tema
Desa Siaga ini mempunyai 2 arti. Di satu
sisi,pemerintah semakin sadar bahwa upaya mengatasi
masalah kesehatan yang semakin banyak ini, tidak bisa
dilakukan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Di
sisi yang lain; pemerintah seakan
‘menyerah’ dengan
berbagai kondisi problema kesehatan yang terus menimpa
negeri ini tiada henti, sehingga
‘menyerahkan’ kepada
masyarakat.

Pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas mengapa
tema ini diambil, tetapi lebih khusus lagi, perlu
telaah lebih dalam tentang faktor sukses (critical
success) jalannya program Desa Siaga tersebut. Hal ini
penting diutarakan karena saat ini banyak program atau
kebijakan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah yang
hanya berhenti sampai dengan slogan saja.

Seperti kebijakan pemerintah tentang pengamanan
rokok bagi kesehatan yang tertuang dalam PP, terhitung
dari 3 periode presiden terus mengalami perubahan.
Dimulai dengan PP 81/99 saat pemerintahan Habibie,
berubah menjadi PP 38/2000 saat Gus Dur dan terakhir
direvisi menjadi PP 19/2003 saat jaman Megawati. Semua
itu membuktikan ketidaksungguhan sikap pemerintah
dalam mengatasi masalah rokok yang semakin akut.

Kembali pada bahasan utama, setidaknya ada 5 critical
success yang mempengaruhi berhasil tidaknya program
Desa Siaga yang patut dipahami.

Pertama; Pentingnya sebuah paradigma pembangunan
kesehatan yang menjadi landasan berpikir dalam
bertindak. Pentingnya sebuah paradigma dalam proses
pembangunan kesehatan, dikemukakan oleh AL Slamet
Riyadi (1984) dalam bukunya “Sistem Kesehatan
Nasional; Dalam Tinjauan Ilmu Kesehatan
Masyarakat“
menyebutkan ‘sebuah sistem dalam proses
pembangunan,
tidak akan berjalan mulus apabila tidak ada pendekatan
filosofis atau paradigma yang memayunginya’.
Sementara
Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of
Scientific
Revolutions”, menyatakan bahwa hampir pada
setiap
terobosan baru perlu didahului dengan perubahan
paradigma untuk memecahkan atau merubah kebiasaan dan
cara berpikir lama. Dengan kata lain ‘suatu
sistem
tanpa paradigma ibaratnya, setumpuk kertas tanpa
makna’.

Sejatinya pemerintah telah mengenalkan paradigma baru
dalam pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat
(Kompas,16/9/98). Dengan Paradigma Sehat, menunjukan
upaya pemerintah melakukan reorientasi pembangunan
kesehatan. Penanganan kesehatan penduduk
dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa
(shaping the health nations) dan bukan sekedar
penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan
penyakit, perlindungan keselamatan, dan promosi
kesehatan. Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa
membina kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang
sehat, cerdas, trampil, tidak bisa dilaksanakan oleh
Departemen Kesehatan an sich.

Namun hingga saat ini, agaknya perubahan paradigma
(paradigm shift) tersebut masih belum dipahami semua
pihak, bahkan dari kalangan kesehatan sendiri juga
masih belum satu suara. Salah satu penyebabnya karena
masih kuatnya dominasi kelompok status quo, yang sulit
melakukan perubahan dalam pembangunan kesehatan.
Berbagai program kesehatan yang dikeluarkan masih saja
dengan pendekatan medis kuratif yang bersifat reaktif
dan berorientasi jangka pendek.

Kedua; Saat ini jamannya otonomi daerah, dimana
daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh
terhadap bidang kesehatan. Sehingga dukungan dan peran
pemerintah daerah (eksekutif dan DPRD) sangat dominant
terhdap jalan tidaknya sebuah program kesehatan
masyarakat, termasuk Desa Siaga.

Ironisnya, saat ini justru semakin banyak persoalan
kesehatan yang muncul di berbagai daerah, mulai busung
lapar, merebaknya penyakit infeksi seperti demam
berdarah, malaria, kaki gajah, TBC dll. Disinyalir
salah satu penyebabnya adalah kekurangpedulian
pemkot/kab terhadap program kesehatan yang ada, mereka
sibuk menyusun anggaran untuk kepentingannya sendiri.

Ketiga; Berjalannya program Desa Siaga, juga
ditentukan oleh pelaksanaan puskesmas dan posyandu
yang lebih dulu ada. Saat ini, pemerintah getol
mengkampanyekan ‘revitalisasi puskesmas’
dan
‘revitalisasi posyandu’. Ironisnya,
revitalisasi
puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan
pemenuhan fasilitas sarana. Padahal bila merujuk dari
fungsi dan peran puskesmas sebagai penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan,
menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di
bidang kesehatan masyarakat. Maka sudah seharusnya
revitalisasi diarahkan pada bagaimana agar peran dan
fungsi tersebut berjalan optimal. Tidak seperti yang
terjadi saat ini, puskesmas justru dijadikan Pusat
‘Kesakitan’ Masyarakat, dengan
menitikberatkan pada
fungsi pengobatan.

Keberadaan “Desa Siaga” hanya akan
mengulang cerita
masa lalu, bila hanya diorientasikan dengan pemenuhan
medis/kuratif saja.

Keempat; Keterlibatan aktif dari para stakeholder dan
masyarakat secara luas.; Selama ini, kita terbiasa
dengan keterlibatan masyarakat secara semu yang lebih
berkonotasi ‘kepatuhan’ daripada
‘partisipasi
spontan’. Sering kita temui elemen masyarakat
yang
aktif adalah yang terikat dengan organisasi formal dan
semi formal yang bersifat hirarkis. Akibatnya, kader
yang aktif di dominasi oleh para kelompok elit yang
mempunyai relasi jabatan dalam organisasi di kampung.
Para ibu RT beserta perangkatnya banyak bertindak
sebagai kader.

Kedepan partisipasi masyarakat tidaklah harus orang
yang terlibat dalam lingkaran perangkat desa/kampung
(petinggi). Seluruh warga perlu diberi akses yang luas
dan sama untuk berperan dalam kegiatan posyandu.
Selama mereka mempunyai komitmen untuk aktif dalam
Desa Siaga, harus diberi kesempatan.

Kelima; Satu hal yang terpenting juga adalah peran
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang perlu
direvitalisasi. Saat ini, keberadaan Depkes dan Dinas
Kesehatan masuk dalam koordinasi bidang kesejahteraan
rakyat (Kesra). Implikasinya sangat besar, keberadaan
Depkes/Dinkes hanya dibutuhkan pada saat pembicaraan
tentang wabah, bencana, dan segala hal yang terkait
dengan ‘pengobatan dan pemulihan’ an sich.

Seharusnya Depkes/Dinkes perlu bicara tentang human
capital dan program investasi di bidang kesehatan.
Sehingga, bila kesehatan dipandang sebuah investasi,
Depkes/Dinkes juga masuk dalam koordinasi bidang
perekonomian.

Selama ini, distribusi tenaga di Depkes RI dan
berbagai institusi kesehatan masih didominasi oleh
tenaga yang berlatar belakang ‘kesehatan
murni’.
Mestinya, merujuk konsep “Sehat Tanggung Jawab
Semua”,
Depkes haruslah membuka kesempatan yang sama bagi
tenaga-tenaga lain, mulai dari ekonom, politician,
sosiolog bahkan sampai dengan teknokrat.

Oleh karena itu, pendekatan program Desa Siaga tidak
hanya bertumpu pada sector kesehatan saja, tetapi
dalam aspek yang lebih luas. Termasuk dalam
kewaspadaan rawan pangan, kerawanan social. Sehingga
juga melibatkan sector dari luar kesehatan. Ironisnya,
Desa Siaga yang kini dicanangkan lebih memakai
kacamata kuda, yaitu hanya pendekatan kesehatan secara
sempit. Padahal, bukankah kondisi sehat melingkupi
aspek jasmani, rohani, sosial dan ekonomi ??

Kita perlu pahami critical success tersebut, bila
tidak, program Desa Siaga akan dikenang sebagai jargon
untuk kesekian kalinya yang berujung pada sebuah
ketidakpastian. Bila ini yang terjadi, akan sangat
ironis. Di satu sisi, pemerintah telah mencanangkan
cita-cita Indonesia Sehat 2010, namun disisi lain,
kita tidak pernah berbuat secara sungguh-sungguh untuk
menuju hal tersebut.

FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA Dec 15, ’06 4:02 AM
for everyone
Category: Other

“FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA ”
Oleh : Rachmad Pua Geno

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan
menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah
Indonesia pada 16 Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa
Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai
tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena
Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa
Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa
(Gerbangmas)

Pada peringatan HKN kali ini pemerintah mengambil tema
“Desa Siaga”, sebuah desa impian yang
diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap
berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan
bidang kesehatan masyarakat. Dengan adanya Desa Siaga,
pemerintah berharap tidak akan ada lagi kasus demam
berdarah, malaria, dan berbagai penyakit infeksi
lainnya.

Bila kita cermati, langkah pemerintah mengambil tema
Desa Siaga ini mempunyai 2 arti. Di satu
sisi,pemerintah semakin sadar bahwa upaya mengatasi
masalah kesehatan yang semakin banyak ini, tidak bisa
dilakukan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Di
sisi yang lain; pemerintah seakan
‘menyerah’ dengan
berbagai kondisi problema kesehatan yang terus menimpa
negeri ini tiada henti, sehingga
‘menyerahkan’ kepada
masyarakat.

Pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas mengapa
tema ini diambil, tetapi lebih khusus lagi, perlu
telaah lebih dalam tentang faktor sukses (critical
success) jalannya program Desa Siaga tersebut. Hal ini
penting diutarakan karena saat ini banyak program atau
kebijakan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah yang
hanya berhenti sampai dengan slogan saja.

Seperti kebijakan pemerintah tentang pengamanan
rokok bagi kesehatan yang tertuang dalam PP, terhitung
dari 3 periode presiden terus mengalami perubahan.
Dimulai dengan PP 81/99 saat pemerintahan Habibie,
berubah menjadi PP 38/2000 saat Gus Dur dan terakhir
direvisi menjadi PP 19/2003 saat jaman Megawati. Semua
itu membuktikan ketidaksungguhan sikap pemerintah
dalam mengatasi masalah rokok yang semakin akut.

Kembali pada bahasan utama, setidaknya ada 5 critical
success yang mempengaruhi berhasil tidaknya program
Desa Siaga yang patut dipahami.

Pertama; Pentingnya sebuah paradigma pembangunan
kesehatan yang menjadi landasan berpikir dalam
bertindak. Pentingnya sebuah paradigma dalam proses
pembangunan kesehatan, dikemukakan oleh AL Slamet
Riyadi (1984) dalam bukunya “Sistem Kesehatan
Nasional; Dalam Tinjauan Ilmu Kesehatan
Masyarakat“
menyebutkan ‘sebuah sistem dalam proses
pembangunan,
tidak akan berjalan mulus apabila tidak ada pendekatan
filosofis atau paradigma yang memayunginya’.
Sementara
Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of
Scientific
Revolutions”, menyatakan bahwa hampir pada
setiap
terobosan baru perlu didahului dengan perubahan
paradigma untuk memecahkan atau merubah kebiasaan dan
cara berpikir lama. Dengan kata lain ‘suatu
sistem
tanpa paradigma ibaratnya, setumpuk kertas tanpa
makna’.

Sejatinya pemerintah telah mengenalkan paradigma baru
dalam pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat
(Kompas,16/9/98). Dengan Paradigma Sehat, menunjukan
upaya pemerintah melakukan reorientasi pembangunan
kesehatan. Penanganan kesehatan penduduk
dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa
(shaping the health nations) dan bukan sekedar
penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan
penyakit, perlindungan keselamatan, dan promosi
kesehatan. Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa
membina kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang
sehat, cerdas, trampil, tidak bisa dilaksanakan oleh
Departemen Kesehatan an sich.

Namun hingga saat ini, agaknya perubahan paradigma
(paradigm shift) tersebut masih belum dipahami semua
pihak, bahkan dari kalangan kesehatan sendiri juga
masih belum satu suara. Salah satu penyebabnya karena
masih kuatnya dominasi kelompok status quo, yang sulit
melakukan perubahan dalam pembangunan kesehatan.
Berbagai program kesehatan yang dikeluarkan masih saja
dengan pendekatan medis kuratif yang bersifat reaktif
dan berorientasi jangka pendek.

Kedua; Saat ini jamannya otonomi daerah, dimana
daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh
terhadap bidang kesehatan. Sehingga dukungan dan peran
pemerintah daerah (eksekutif dan DPRD) sangat dominant
terhdap jalan tidaknya sebuah program kesehatan
masyarakat, termasuk Desa Siaga.

Ironisnya, saat ini justru semakin banyak persoalan
kesehatan yang muncul di berbagai daerah, mulai busung
lapar, merebaknya penyakit infeksi seperti demam
berdarah, malaria, kaki gajah, TBC dll. Disinyalir
salah satu penyebabnya adalah kekurangpedulian
pemkot/kab terhadap program kesehatan yang ada, mereka
sibuk menyusun anggaran untuk kepentingannya sendiri.

Ketiga; Berjalannya program Desa Siaga, juga
ditentukan oleh pelaksanaan puskesmas dan posyandu
yang lebih dulu ada. Saat ini, pemerintah getol
mengkampanyekan ‘revitalisasi puskesmas’
dan
‘revitalisasi posyandu’. Ironisnya,
revitalisasi
puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan
pemenuhan fasilitas sarana. Padahal bila merujuk dari
fungsi dan peran puskesmas sebagai penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan,
menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di
bidang kesehatan masyarakat. Maka sudah seharusnya
revitalisasi diarahkan pada bagaimana agar peran dan
fungsi tersebut berjalan optimal. Tidak seperti yang
terjadi saat ini, puskesmas justru dijadikan Pusat
‘Kesakitan’ Masyarakat, dengan
menitikberatkan pada
fungsi pengobatan.

Keberadaan “Desa Siaga” hanya akan
mengulang cerita
masa lalu, bila hanya diorientasikan dengan pemenuhan
medis/kuratif saja.

Keempat; Keterlibatan aktif dari para stakeholder dan
masyarakat secara luas.; Selama ini, kita terbiasa
dengan keterlibatan masyarakat secara semu yang lebih
berkonotasi ‘kepatuhan’ daripada
‘partisipasi
spontan’. Sering kita temui elemen masyarakat
yang
aktif adalah yang terikat dengan organisasi formal dan
semi formal yang bersifat hirarkis. Akibatnya, kader
yang aktif di dominasi oleh para kelompok elit yang
mempunyai relasi jabatan dalam organisasi di kampung.
Para ibu RT beserta perangkatnya banyak bertindak
sebagai kader.

Kedepan partisipasi masyarakat tidaklah harus orang
yang terlibat dalam lingkaran perangkat desa/kampung
(petinggi). Seluruh warga perlu diberi akses yang luas
dan sama untuk berperan dalam kegiatan posyandu.
Selama mereka mempunyai komitmen untuk aktif dalam
Desa Siaga, harus diberi kesempatan.

Kelima; Satu hal yang terpenting juga adalah peran
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang perlu
direvitalisasi. Saat ini, keberadaan Depkes dan Dinas
Kesehatan masuk dalam koordinasi bidang kesejahteraan
rakyat (Kesra). Implikasinya sangat besar, keberadaan
Depkes/Dinkes hanya dibutuhkan pada saat pembicaraan
tentang wabah, bencana, dan segala hal yang terkait
dengan ‘pengobatan dan pemulihan’ an sich.

Seharusnya Depkes/Dinkes perlu bicara tentang human
capital dan program investasi di bidang kesehatan.
Sehingga, bila kesehatan dipandang sebuah investasi,
Depkes/Dinkes juga masuk dalam koordinasi bidang
perekonomian.

Selama ini, distribusi tenaga di Depkes RI dan
berbagai institusi kesehatan masih didominasi oleh
tenaga yang berlatar belakang ‘kesehatan
murni’.
Mestinya, merujuk konsep “Sehat Tanggung Jawab
Semua”,
Depkes haruslah membuka kesempatan yang sama bagi
tenaga-tenaga lain, mulai dari ekonom, politician,
sosiolog bahkan sampai dengan teknokrat.

Oleh karena itu, pendekatan program Desa Siaga tidak
hanya bertumpu pada sector kesehatan saja, tetapi
dalam aspek yang lebih luas. Termasuk dalam
kewaspadaan rawan pangan, kerawanan social. Sehingga
juga melibatkan sector dari luar kesehatan. Ironisnya,
Desa Siaga yang kini dicanangkan lebih memakai
kacamata kuda, yaitu hanya pendekatan kesehatan secara
sempit. Padahal, bukankah kondisi sehat melingkupi
aspek jasmani, rohani, sosial dan ekonomi ??

Kita perlu pahami critical success tersebut, bila
tidak, program Desa Siaga akan dikenang sebagai jargon
untuk kesekian kalinya yang berujung pada sebuah
ketidakpastian. Bila ini yang terjadi, akan sangat
ironis. Di satu sisi, pemerintah telah mencanangkan
cita-cita Indonesia Sehat 2010, namun disisi lain,
kita tidak pernah berbuat secara sungguh-sungguh untuk
menuju hal tersebut.

Desa Siaga Dikembangkan Ke Seluruh Indonesia

Tanggal: 14 Nov 2006

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah Indonesia pada Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa (Gerbangmas).
Demikian Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada apel bendera memperingati HKN ke-42 tanggal 13 November 2006 di halaman upacara Depkes Jakarta yang diikuti pejabat dan karyawan Depkes RI.

Menkes menambahkan, pada saat itu juga akan diresmikan terbentuknya Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimanten Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pembentukan pusat-pusat bantuan ini akan sangat mendukung pengembangan Desa Siaga, karena mereka akan dapat berperan sebagai rujukan dan bantuan bagi masyarakat desa.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.

Untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan :

* Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan factor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
* Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta factor resikonya termasuk kurang gizi.
* Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdarutan kesehatan.
* Pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensinya.
* Promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Dengan demikian Poskesdes diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Poskesdes harus didukung oleh sumber daya seperti tenaga kesehatan (minimal seorang bidan) dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang kader.

Selain itu juga harus disediakan sarana fisik berupa bangunan, perlengkapan dan peralatan kesehatan serta sarana komunikasi seperti telepon, ponsel atau kurir.

Untuk sarana fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara/alternatif yaitu mengembangkan Polindes yang telah ada menjadi Poskesdes, memanfaatkan bangunan yang sudah ada misalnya Balai Warga/RW, Balai Desa dan lain-lain serta membangun baru yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donatur, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

Gerbangmas merupakan inovasi dan kreativitas pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Kader-kader PKK setelah Tim Penggerak PKK Kab. Lumajang memperoleh penghargaan Menteri Kesehatan pada tahun 2004.

Pengembangan Posyandu yang bermula pada kesehatan, kemudian diperluas ke berbagai aspek kehidupan dengan mengajak sektor terkait dan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha masuk kedalam Gerbangmas. Sehingga terjadilah percepatan pembangunan sarana masyarakat seperti air bersih, jamban keluarga, dan lain-lain dengan fasilitasi berbagai sektor, maka muncullah koperasi jamban, dan usaha produktifi lainnya sehingga menaikkan status ekonomi masyarakat desa.

Konsep Gerbangmas telah mengantarkan pengembangan desa-desa yang semula bernuansa kesehatan sekarang menjadi desa-desa sejahtera dengan membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Menkes, pada peringatan HKN ke-42, diupayakan pula untuk mempercepat gerakan pembangunan masyarakat desa melalui penggerakan para santri di pondok-pondok pesantren guna membangun Pensatren Sehat yang dimotori oleh Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Mosholla Sehat. Presiden RI telah memberikan dana stimulan kepada 200 Pondok Pesantren di Jawa Timur untuk pembangunan Poskestren. Sedangkan Menteri Kesehatan telah mendorong gerakan pembangunan masyarakat dengan memberikan stimulan untuk sejumlah Musholla di Jawa Timur sehingga menjadi musholla sehat. Pemberian stimulan untuk Poskestren dan Musholla sehat ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas ke provinsi-provinsi lain.

Pada kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan piagam penghargaan masing-masing kepada dr. I. Nyoman Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), dr.Achmad Hardiman, SpKJ, MARS, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), H.Rosadi Nazir, M.Sc, Direktur Poltekkes Jakarta II (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), Arnita Febri, B.Ac, (Satyalancana Karyasatya 20 tahun), Supatmi (Satyalancana Karyasatya 10 tahun), dan Amita Fiska (Satyalancana Karyasatya 10 tahun). Sedangkan Piagam Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Triwindu dan Dwi Windu diserahkan kepada Drs.T.Bahdar Johan Hamid, Drg.Ninin Setyaningsih, MM, Drs.H.Asmawi Thoha, MM, dan Yedi.

Desa Siaga Dikembangkan Ke Seluruh Indonesia

Tanggal: 14 Nov 2006

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah Indonesia pada Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa (Gerbangmas).
Demikian Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada apel bendera memperingati HKN ke-42 tanggal 13 November 2006 di halaman upacara Depkes Jakarta yang diikuti pejabat dan karyawan Depkes RI.

Menkes menambahkan, pada saat itu juga akan diresmikan terbentuknya Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimanten Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pembentukan pusat-pusat bantuan ini akan sangat mendukung pengembangan Desa Siaga, karena mereka akan dapat berperan sebagai rujukan dan bantuan bagi masyarakat desa.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.

Untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan :

* Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan factor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
* Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta factor resikonya termasuk kurang gizi.
* Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdarutan kesehatan.
* Pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensinya.
* Promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Dengan demikian Poskesdes diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Poskesdes harus didukung oleh sumber daya seperti tenaga kesehatan (minimal seorang bidan) dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang kader.

Selain itu juga harus disediakan sarana fisik berupa bangunan, perlengkapan dan peralatan kesehatan serta sarana komunikasi seperti telepon, ponsel atau kurir.

Untuk sarana fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara/alternatif yaitu mengembangkan Polindes yang telah ada menjadi Poskesdes, memanfaatkan bangunan yang sudah ada misalnya Balai Warga/RW, Balai Desa dan lain-lain serta membangun baru yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donatur, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

Gerbangmas merupakan inovasi dan kreativitas pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Kader-kader PKK setelah Tim Penggerak PKK Kab. Lumajang memperoleh penghargaan Menteri Kesehatan pada tahun 2004.

Pengembangan Posyandu yang bermula pada kesehatan, kemudian diperluas ke berbagai aspek kehidupan dengan mengajak sektor terkait dan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha masuk kedalam Gerbangmas. Sehingga terjadilah percepatan pembangunan sarana masyarakat seperti air bersih, jamban keluarga, dan lain-lain dengan fasilitasi berbagai sektor, maka muncullah koperasi jamban, dan usaha produktifi lainnya sehingga menaikkan status ekonomi masyarakat desa.

Konsep Gerbangmas telah mengantarkan pengembangan desa-desa yang semula bernuansa kesehatan sekarang menjadi desa-desa sejahtera dengan membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Menkes, pada peringatan HKN ke-42, diupayakan pula untuk mempercepat gerakan pembangunan masyarakat desa melalui penggerakan para santri di pondok-pondok pesantren guna membangun Pensatren Sehat yang dimotori oleh Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Mosholla Sehat. Presiden RI telah memberikan dana stimulan kepada 200 Pondok Pesantren di Jawa Timur untuk pembangunan Poskestren. Sedangkan Menteri Kesehatan telah mendorong gerakan pembangunan masyarakat dengan memberikan stimulan untuk sejumlah Musholla di Jawa Timur sehingga menjadi musholla sehat. Pemberian stimulan untuk Poskestren dan Musholla sehat ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas ke provinsi-provinsi lain.

Pada kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan piagam penghargaan masing-masing kepada dr. I. Nyoman Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), dr.Achmad Hardiman, SpKJ, MARS, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), H.Rosadi Nazir, M.Sc, Direktur Poltekkes Jakarta II (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), Arnita Febri, B.Ac, (Satyalancana Karyasatya 20 tahun), Supatmi (Satyalancana Karyasatya 10 tahun), dan Amita Fiska (Satyalancana Karyasatya 10 tahun). Sedangkan Piagam Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Triwindu dan Dwi Windu diserahkan kepada Drs.T.Bahdar Johan Hamid, Drg.Ninin Setyaningsih, MM, Drs.H.Asmawi Thoha, MM, dan Yedi.

Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Merangin Propvinsi Jambi

23 09 2007

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DIKABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.g terus berkembang di Kabupaten Merangin, terutama masih tingginya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup yang tidak sehat, seperti ISPA dan TBC paru dan penyakit infeksi lainya. Sedangkan penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman. Disamping itu masih tingginya angka pravalensi penyakit kusta merupakan permasalahan khusus yang ada di kabupaten merangin, Menyikapi kondisi tersebut sejogjanyalah pemerintah kabupaten merangin mendudukung dengan sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan strategis oleh pemerintah diantaranya adalah DESA SIAGA.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terdiri dari seorang bidan dan minimal dua orang kader aktif. Dengan demikian jelaslah peranan seorang bidan dalam pengembangan desa siaga sangat penting.

Dinas Kesehatan Kabupaten merangin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, disamping menempatkan tenaga kesehatan secara marata sampai kepelosok desa, dilanjutkan dengan dengan mendorong terbentuknya polindes (Poliklinik Kesehatan Desa) serta poskesdes, baik dengan membangun baru maupun dengan meningkatkan kondisi polindes yang telah ada dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada tahun 2007 ini saja telah dibangun sebanyak 20 unit poskesdes baru, beserta dengan peralatan medis yang telah memenuhi standard kopetensinya.
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah kabupaten merangin baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga.

Pemerintah telah menetapkan empat strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu:
1. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
2. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas,
3. meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
4. meningkatkan system pembiayan kesehatan.

Desa siaga merupakan salah satu sasaran dari tiga sasaran strategi pertama, dimana pada akhir tahun 2007 ini, lebih dari 50% desa di kabupaten merangin ditargetkan telah menjadi desa siaga dan pada akhir 2008 semua desa dikabupaten merangin telah menjadi desa siaga.

Kegiatan desa siaga di Kabupaten Merangin
dalam rangka pengembangan desa siaga di kabupaten merangin, serta untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan pokok antara lain:
1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Faktor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
2. penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor resikonya termasuk kurang gizi.
3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
4. Pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya.

Untuk pengembangan kegiatan desa siaga dikabupaten merangin selain kegiatan pokok tersebut juga dilaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing masing antara lain, digerakkan promosi kesehatn untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kelompok dana sehat, kelompok pendonor darah, pemeriksaan golongan darah dengan swadaya masyarakat, penyediaan ambulan desa, arisan jamban keluarga dalam upaya penyehatan lingkungan dan lain lain.
Dengan demikian keberadaan Poskesdes diharapkan berperan selaian dari tempat pelayanan kesehatan dasar juga sebagai Pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa.

Pihak yang terlibat dalam pengembangan desa siaga
Semua unsur dalam masyarakat secara otomatis terlibat dalam kegiatan Desa Siaga, dengan demikian desa siaga tidak akan berhasil jika hanya mengharapkan dari piha kesehatan saja, ataupun dari pemerintah saja tampa dukungan masyarakat secara umum, namun demikian tentu ada pihak yang paling berperan dalam pembentukan desa siaga tersebut antara lain:
1. Bidan di Desa sebagai fasilitator desa
2. Kepala Desa serta aparat desa
3. Ketua BPD dan anggota
4. Tim Pengerak PKK desa
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda
7. Guru
8. kader (baik Kader posyandu maupun kader PKK)
Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bekerja dalam tim untuk mewujudkan dan memelihara kesinambungan Desa Siaga.

Kelembagaan Desa Siaga
Di tingkat kabupaten merangin pengembangan desa siaga dikelola oleh sebuah tim yang bernama Farum Desa Siaga Kabupaten Merangin yang ditugaskan berdasarkan SK Bupati Merangin. Anggotanya terdiri dari setiap dinas/instansi yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas PM-kesos, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perindutrian dan Kantor Peternakan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan di lintas program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Pengembangan Desa Siaga Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Pada tingkat kecamatan juga dibentuk sebuah Forum Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kecamatan.

Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Merangin Propvinsi Jambi

23 09 2007

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DIKABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.g terus berkembang di Kabupaten Merangin, terutama masih tingginya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup yang tidak sehat, seperti ISPA dan TBC paru dan penyakit infeksi lainya. Sedangkan penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman. Disamping itu masih tingginya angka pravalensi penyakit kusta merupakan permasalahan khusus yang ada di kabupaten merangin, Menyikapi kondisi tersebut sejogjanyalah pemerintah kabupaten merangin mendudukung dengan sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan strategis oleh pemerintah diantaranya adalah DESA SIAGA.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terdiri dari seorang bidan dan minimal dua orang kader aktif. Dengan demikian jelaslah peranan seorang bidan dalam pengembangan desa siaga sangat penting.

Dinas Kesehatan Kabupaten merangin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, disamping menempatkan tenaga kesehatan secara marata sampai kepelosok desa, dilanjutkan dengan dengan mendorong terbentuknya polindes (Poliklinik Kesehatan Desa) serta poskesdes, baik dengan membangun baru maupun dengan meningkatkan kondisi polindes yang telah ada dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada tahun 2007 ini saja telah dibangun sebanyak 20 unit poskesdes baru, beserta dengan peralatan medis yang telah memenuhi standard kopetensinya.
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah kabupaten merangin baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga.

Pemerintah telah menetapkan empat strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu:
1. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
2. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas,
3. meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
4. meningkatkan system pembiayan kesehatan.

Desa siaga merupakan salah satu sasaran dari tiga sasaran strategi pertama, dimana pada akhir tahun 2007 ini, lebih dari 50% desa di kabupaten merangin ditargetkan telah menjadi desa siaga dan pada akhir 2008 semua desa dikabupaten merangin telah menjadi desa siaga.

Kegiatan desa siaga di Kabupaten Merangin
dalam rangka pengembangan desa siaga di kabupaten merangin, serta untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan pokok antara lain:
1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Faktor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
2. penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor resikonya termasuk kurang gizi.
3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
4. Pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya.

Untuk pengembangan kegiatan desa siaga dikabupaten merangin selain kegiatan pokok tersebut juga dilaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing masing antara lain, digerakkan promosi kesehatn untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kelompok dana sehat, kelompok pendonor darah, pemeriksaan golongan darah dengan swadaya masyarakat, penyediaan ambulan desa, arisan jamban keluarga dalam upaya penyehatan lingkungan dan lain lain.
Dengan demikian keberadaan Poskesdes diharapkan berperan selaian dari tempat pelayanan kesehatan dasar juga sebagai Pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa.

Pihak yang terlibat dalam pengembangan desa siaga
Semua unsur dalam masyarakat secara otomatis terlibat dalam kegiatan Desa Siaga, dengan demikian desa siaga tidak akan berhasil jika hanya mengharapkan dari piha kesehatan saja, ataupun dari pemerintah saja tampa dukungan masyarakat secara umum, namun demikian tentu ada pihak yang paling berperan dalam pembentukan desa siaga tersebut antara lain:
1. Bidan di Desa sebagai fasilitator desa
2. Kepala Desa serta aparat desa
3. Ketua BPD dan anggota
4. Tim Pengerak PKK desa
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda
7. Guru
8. kader (baik Kader posyandu maupun kader PKK)
Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bekerja dalam tim untuk mewujudkan dan memelihara kesinambungan Desa Siaga.

Kelembagaan Desa Siaga
Di tingkat kabupaten merangin pengembangan desa siaga dikelola oleh sebuah tim yang bernama Farum Desa Siaga Kabupaten Merangin yang ditugaskan berdasarkan SK Bupati Merangin. Anggotanya terdiri dari setiap dinas/instansi yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas PM-kesos, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perindutrian dan Kantor Peternakan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan di lintas program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Pengembangan Desa Siaga Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Pada tingkat kecamatan juga dibentuk sebuah Forum Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kecamatan.

Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Merangin Propvinsi Jambi

23 09 2007

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DIKABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.g terus berkembang di Kabupaten Merangin, terutama masih tingginya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup yang tidak sehat, seperti ISPA dan TBC paru dan penyakit infeksi lainya. Sedangkan penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman. Disamping itu masih tingginya angka pravalensi penyakit kusta merupakan permasalahan khusus yang ada di kabupaten merangin, Menyikapi kondisi tersebut sejogjanyalah pemerintah kabupaten merangin mendudukung dengan sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan strategis oleh pemerintah diantaranya adalah DESA SIAGA.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terdiri dari seorang bidan dan minimal dua orang kader aktif. Dengan demikian jelaslah peranan seorang bidan dalam pengembangan desa siaga sangat penting.

Dinas Kesehatan Kabupaten merangin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, disamping menempatkan tenaga kesehatan secara marata sampai kepelosok desa, dilanjutkan dengan dengan mendorong terbentuknya polindes (Poliklinik Kesehatan Desa) serta poskesdes, baik dengan membangun baru maupun dengan meningkatkan kondisi polindes yang telah ada dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada tahun 2007 ini saja telah dibangun sebanyak 20 unit poskesdes baru, beserta dengan peralatan medis yang telah memenuhi standard kopetensinya.
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah kabupaten merangin baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga.

Pemerintah telah menetapkan empat strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu:
1. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
2. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas,
3. meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
4. meningkatkan system pembiayan kesehatan.

Desa siaga merupakan salah satu sasaran dari tiga sasaran strategi pertama, dimana pada akhir tahun 2007 ini, lebih dari 50% desa di kabupaten merangin ditargetkan telah menjadi desa siaga dan pada akhir 2008 semua desa dikabupaten merangin telah menjadi desa siaga.

Kegiatan desa siaga di Kabupaten Merangin
dalam rangka pengembangan desa siaga di kabupaten merangin, serta untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan pokok antara lain:
1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Faktor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
2. penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor resikonya termasuk kurang gizi.
3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
4. Pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya.

Untuk pengembangan kegiatan desa siaga dikabupaten merangin selain kegiatan pokok tersebut juga dilaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing masing antara lain, digerakkan promosi kesehatn untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kelompok dana sehat, kelompok pendonor darah, pemeriksaan golongan darah dengan swadaya masyarakat, penyediaan ambulan desa, arisan jamban keluarga dalam upaya penyehatan lingkungan dan lain lain.
Dengan demikian keberadaan Poskesdes diharapkan berperan selaian dari tempat pelayanan kesehatan dasar juga sebagai Pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa.

Pihak yang terlibat dalam pengembangan desa siaga
Semua unsur dalam masyarakat secara otomatis terlibat dalam kegiatan Desa Siaga, dengan demikian desa siaga tidak akan berhasil jika hanya mengharapkan dari piha kesehatan saja, ataupun dari pemerintah saja tampa dukungan masyarakat secara umum, namun demikian tentu ada pihak yang paling berperan dalam pembentukan desa siaga tersebut antara lain:
1. Bidan di Desa sebagai fasilitator desa
2. Kepala Desa serta aparat desa
3. Ketua BPD dan anggota
4. Tim Pengerak PKK desa
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda
7. Guru
8. kader (baik Kader posyandu maupun kader PKK)
Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bekerja dalam tim untuk mewujudkan dan memelihara kesinambungan Desa Siaga.

Kelembagaan Desa Siaga
Di tingkat kabupaten merangin pengembangan desa siaga dikelola oleh sebuah tim yang bernama Farum Desa Siaga Kabupaten Merangin yang ditugaskan berdasarkan SK Bupati Merangin. Anggotanya terdiri dari setiap dinas/instansi yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas PM-kesos, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perindutrian dan Kantor Peternakan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan di lintas program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Pengembangan Desa Siaga Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Pada tingkat kecamatan juga dibentuk sebuah Forum Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kecamatan.

FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA ”
Oleh : Rachmad Pua Geno

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan
menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah
Indonesia pada 16 Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa
Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai
tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena
Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa
Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa
(Gerbangmas)

Pada peringatan HKN kali ini pemerintah mengambil tema
“Desa Siaga”, sebuah desa impian yang
diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap
berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan
bidang kesehatan masyarakat. Dengan adanya Desa Siaga,
pemerintah berharap tidak akan ada lagi kasus demam
berdarah, malaria, dan berbagai penyakit infeksi
lainnya.

Bila kita cermati, langkah pemerintah mengambil tema
Desa Siaga ini mempunyai 2 arti. Di satu
sisi,pemerintah semakin sadar bahwa upaya mengatasi
masalah kesehatan yang semakin banyak ini, tidak bisa
dilakukan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Di
sisi yang lain; pemerintah seakan
‘menyerah’ dengan
berbagai kondisi problema kesehatan yang terus menimpa
negeri ini tiada henti, sehingga
‘menyerahkan’ kepada
masyarakat.

Pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas mengapa
tema ini diambil, tetapi lebih khusus lagi, perlu
telaah lebih dalam tentang faktor sukses (critical
success) jalannya program Desa Siaga tersebut. Hal ini
penting diutarakan karena saat ini banyak program atau
kebijakan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah yang
hanya berhenti sampai dengan slogan saja.

Seperti kebijakan pemerintah tentang pengamanan
rokok bagi kesehatan yang tertuang dalam PP, terhitung
dari 3 periode presiden terus mengalami perubahan.
Dimulai dengan PP 81/99 saat pemerintahan Habibie,
berubah menjadi PP 38/2000 saat Gus Dur dan terakhir
direvisi menjadi PP 19/2003 saat jaman Megawati. Semua
itu membuktikan ketidaksungguhan sikap pemerintah
dalam mengatasi masalah rokok yang semakin akut.

Kembali pada bahasan utama, setidaknya ada 5 critical
success yang mempengaruhi berhasil tidaknya program
Desa Siaga yang patut dipahami.

Pertama; Pentingnya sebuah paradigma pembangunan
kesehatan yang menjadi landasan berpikir dalam
bertindak. Pentingnya sebuah paradigma dalam proses
pembangunan kesehatan, dikemukakan oleh AL Slamet
Riyadi (1984) dalam bukunya “Sistem Kesehatan
Nasional; Dalam Tinjauan Ilmu Kesehatan
Masyarakat“
menyebutkan ‘sebuah sistem dalam proses
pembangunan,
tidak akan berjalan mulus apabila tidak ada pendekatan
filosofis atau paradigma yang memayunginya’.
Sementara
Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of
Scientific
Revolutions”, menyatakan bahwa hampir pada
setiap
terobosan baru perlu didahului dengan perubahan
paradigma untuk memecahkan atau merubah kebiasaan dan
cara berpikir lama. Dengan kata lain ‘suatu
sistem
tanpa paradigma ibaratnya, setumpuk kertas tanpa
makna’.

Sejatinya pemerintah telah mengenalkan paradigma baru
dalam pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat
(Kompas,16/9/98). Dengan Paradigma Sehat, menunjukan
upaya pemerintah melakukan reorientasi pembangunan
kesehatan. Penanganan kesehatan penduduk
dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa
(shaping the health nations) dan bukan sekedar
penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan
penyakit, perlindungan keselamatan, dan promosi
kesehatan. Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa
membina kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang
sehat, cerdas, trampil, tidak bisa dilaksanakan oleh
Departemen Kesehatan an sich.

Namun hingga saat ini, agaknya perubahan paradigma
(paradigm shift) tersebut masih belum dipahami semua
pihak, bahkan dari kalangan kesehatan sendiri juga
masih belum satu suara. Salah satu penyebabnya karena
masih kuatnya dominasi kelompok status quo, yang sulit
melakukan perubahan dalam pembangunan kesehatan.
Berbagai program kesehatan yang dikeluarkan masih saja
dengan pendekatan medis kuratif yang bersifat reaktif
dan berorientasi jangka pendek.

Kedua; Saat ini jamannya otonomi daerah, dimana
daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh
terhadap bidang kesehatan. Sehingga dukungan dan peran
pemerintah daerah (eksekutif dan DPRD) sangat dominant
terhdap jalan tidaknya sebuah program kesehatan
masyarakat, termasuk Desa Siaga.

Ironisnya, saat ini justru semakin banyak persoalan
kesehatan yang muncul di berbagai daerah, mulai busung
lapar, merebaknya penyakit infeksi seperti demam
berdarah, malaria, kaki gajah, TBC dll. Disinyalir
salah satu penyebabnya adalah kekurangpedulian
pemkot/kab terhadap program kesehatan yang ada, mereka
sibuk menyusun anggaran untuk kepentingannya sendiri.

Ketiga; Berjalannya program Desa Siaga, juga
ditentukan oleh pelaksanaan puskesmas dan posyandu
yang lebih dulu ada. Saat ini, pemerintah getol
mengkampanyekan ‘revitalisasi puskesmas’
dan
‘revitalisasi posyandu’. Ironisnya,
revitalisasi
puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan
pemenuhan fasilitas sarana. Padahal bila merujuk dari
fungsi dan peran puskesmas sebagai penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan,
menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di
bidang kesehatan masyarakat. Maka sudah seharusnya
revitalisasi diarahkan pada bagaimana agar peran dan
fungsi tersebut berjalan optimal. Tidak seperti yang
terjadi saat ini, puskesmas justru dijadikan Pusat
‘Kesakitan’ Masyarakat, dengan
menitikberatkan pada
fungsi pengobatan.

Keberadaan “Desa Siaga” hanya akan
mengulang cerita
masa lalu, bila hanya diorientasikan dengan pemenuhan
medis/kuratif saja.

Keempat; Keterlibatan aktif dari para stakeholder dan
masyarakat secara luas.; Selama ini, kita terbiasa
dengan keterlibatan masyarakat secara semu yang lebih
berkonotasi ‘kepatuhan’ daripada
‘partisipasi
spontan’. Sering kita temui elemen masyarakat
yang
aktif adalah yang terikat dengan organisasi formal dan
semi formal yang bersifat hirarkis. Akibatnya, kader
yang aktif di dominasi oleh para kelompok elit yang
mempunyai relasi jabatan dalam organisasi di kampung.
Para ibu RT beserta perangkatnya banyak bertindak
sebagai kader.

Kedepan partisipasi masyarakat tidaklah harus orang
yang terlibat dalam lingkaran perangkat desa/kampung
(petinggi). Seluruh warga perlu diberi akses yang luas
dan sama untuk berperan dalam kegiatan posyandu.
Selama mereka mempunyai komitmen untuk aktif dalam
Desa Siaga, harus diberi kesempatan.

Kelima; Satu hal yang terpenting juga adalah peran
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang perlu
direvitalisasi. Saat ini, keberadaan Depkes dan Dinas
Kesehatan masuk dalam koordinasi bidang kesejahteraan
rakyat (Kesra). Implikasinya sangat besar, keberadaan
Depkes/Dinkes hanya dibutuhkan pada saat pembicaraan
tentang wabah, bencana, dan segala hal yang terkait
dengan ‘pengobatan dan pemulihan’ an sich.

Seharusnya Depkes/Dinkes perlu bicara tentang human
capital dan program investasi di bidang kesehatan.
Sehingga, bila kesehatan dipandang sebuah investasi,
Depkes/Dinkes juga masuk dalam koordinasi bidang
perekonomian.

Selama ini, distribusi tenaga di Depkes RI dan
berbagai institusi kesehatan masih didominasi oleh
tenaga yang berlatar belakang ‘kesehatan
murni’.
Mestinya, merujuk konsep “Sehat Tanggung Jawab
Semua”,
Depkes haruslah membuka kesempatan yang sama bagi
tenaga-tenaga lain, mulai dari ekonom, politician,
sosiolog bahkan sampai dengan teknokrat.

Oleh karena itu, pendekatan program Desa Siaga tidak
hanya bertumpu pada sector kesehatan saja, tetapi
dalam aspek yang lebih luas. Termasuk dalam
kewaspadaan rawan pangan, kerawanan social. Sehingga
juga melibatkan sector dari luar kesehatan. Ironisnya,
Desa Siaga yang kini dicanangkan lebih memakai
kacamata kuda, yaitu hanya pendekatan kesehatan secara
sempit. Padahal, bukankah kondisi sehat melingkupi
aspek jasmani, rohani, sosial dan ekonomi ??

Kita perlu pahami critical success tersebut, bila
tidak, program Desa Siaga akan dikenang sebagai jargon
untuk kesekian kalinya yang berujung pada sebuah
ketidakpastian. Bila ini yang terjadi, akan sangat
ironis. Di satu sisi, pemerintah telah mencanangkan
cita-cita Indonesia Sehat 2010, namun disisi lain,
kita tidak pernah berbuat secara sungguh-sungguh untuk
menuju hal tersebut.

FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA Dec 15, ’06 4:02 AM
for everyone
Category: Other

“FAKTOR SUKSES MENUJU DESA SIAGA ”
Oleh : Rachmad Pua Geno

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan
menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah
Indonesia pada 16 Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa
Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai
tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena
Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa
Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa
(Gerbangmas)

Pada peringatan HKN kali ini pemerintah mengambil tema
“Desa Siaga”, sebuah desa impian yang
diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap
berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan
bidang kesehatan masyarakat. Dengan adanya Desa Siaga,
pemerintah berharap tidak akan ada lagi kasus demam
berdarah, malaria, dan berbagai penyakit infeksi
lainnya.

Bila kita cermati, langkah pemerintah mengambil tema
Desa Siaga ini mempunyai 2 arti. Di satu
sisi,pemerintah semakin sadar bahwa upaya mengatasi
masalah kesehatan yang semakin banyak ini, tidak bisa
dilakukan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Di
sisi yang lain; pemerintah seakan
‘menyerah’ dengan
berbagai kondisi problema kesehatan yang terus menimpa
negeri ini tiada henti, sehingga
‘menyerahkan’ kepada
masyarakat.

Pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas mengapa
tema ini diambil, tetapi lebih khusus lagi, perlu
telaah lebih dalam tentang faktor sukses (critical
success) jalannya program Desa Siaga tersebut. Hal ini
penting diutarakan karena saat ini banyak program atau
kebijakan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah yang
hanya berhenti sampai dengan slogan saja.

Seperti kebijakan pemerintah tentang pengamanan
rokok bagi kesehatan yang tertuang dalam PP, terhitung
dari 3 periode presiden terus mengalami perubahan.
Dimulai dengan PP 81/99 saat pemerintahan Habibie,
berubah menjadi PP 38/2000 saat Gus Dur dan terakhir
direvisi menjadi PP 19/2003 saat jaman Megawati. Semua
itu membuktikan ketidaksungguhan sikap pemerintah
dalam mengatasi masalah rokok yang semakin akut.

Kembali pada bahasan utama, setidaknya ada 5 critical
success yang mempengaruhi berhasil tidaknya program
Desa Siaga yang patut dipahami.

Pertama; Pentingnya sebuah paradigma pembangunan
kesehatan yang menjadi landasan berpikir dalam
bertindak. Pentingnya sebuah paradigma dalam proses
pembangunan kesehatan, dikemukakan oleh AL Slamet
Riyadi (1984) dalam bukunya “Sistem Kesehatan
Nasional; Dalam Tinjauan Ilmu Kesehatan
Masyarakat“
menyebutkan ‘sebuah sistem dalam proses
pembangunan,
tidak akan berjalan mulus apabila tidak ada pendekatan
filosofis atau paradigma yang memayunginya’.
Sementara
Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of
Scientific
Revolutions”, menyatakan bahwa hampir pada
setiap
terobosan baru perlu didahului dengan perubahan
paradigma untuk memecahkan atau merubah kebiasaan dan
cara berpikir lama. Dengan kata lain ‘suatu
sistem
tanpa paradigma ibaratnya, setumpuk kertas tanpa
makna’.

Sejatinya pemerintah telah mengenalkan paradigma baru
dalam pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat
(Kompas,16/9/98). Dengan Paradigma Sehat, menunjukan
upaya pemerintah melakukan reorientasi pembangunan
kesehatan. Penanganan kesehatan penduduk
dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa
(shaping the health nations) dan bukan sekedar
penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan
penyakit, perlindungan keselamatan, dan promosi
kesehatan. Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa
membina kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang
sehat, cerdas, trampil, tidak bisa dilaksanakan oleh
Departemen Kesehatan an sich.

Namun hingga saat ini, agaknya perubahan paradigma
(paradigm shift) tersebut masih belum dipahami semua
pihak, bahkan dari kalangan kesehatan sendiri juga
masih belum satu suara. Salah satu penyebabnya karena
masih kuatnya dominasi kelompok status quo, yang sulit
melakukan perubahan dalam pembangunan kesehatan.
Berbagai program kesehatan yang dikeluarkan masih saja
dengan pendekatan medis kuratif yang bersifat reaktif
dan berorientasi jangka pendek.

Kedua; Saat ini jamannya otonomi daerah, dimana
daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh
terhadap bidang kesehatan. Sehingga dukungan dan peran
pemerintah daerah (eksekutif dan DPRD) sangat dominant
terhdap jalan tidaknya sebuah program kesehatan
masyarakat, termasuk Desa Siaga.

Ironisnya, saat ini justru semakin banyak persoalan
kesehatan yang muncul di berbagai daerah, mulai busung
lapar, merebaknya penyakit infeksi seperti demam
berdarah, malaria, kaki gajah, TBC dll. Disinyalir
salah satu penyebabnya adalah kekurangpedulian
pemkot/kab terhadap program kesehatan yang ada, mereka
sibuk menyusun anggaran untuk kepentingannya sendiri.

Ketiga; Berjalannya program Desa Siaga, juga
ditentukan oleh pelaksanaan puskesmas dan posyandu
yang lebih dulu ada. Saat ini, pemerintah getol
mengkampanyekan ‘revitalisasi puskesmas’
dan
‘revitalisasi posyandu’. Ironisnya,
revitalisasi
puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan
pemenuhan fasilitas sarana. Padahal bila merujuk dari
fungsi dan peran puskesmas sebagai penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan,
menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di
bidang kesehatan masyarakat. Maka sudah seharusnya
revitalisasi diarahkan pada bagaimana agar peran dan
fungsi tersebut berjalan optimal. Tidak seperti yang
terjadi saat ini, puskesmas justru dijadikan Pusat
‘Kesakitan’ Masyarakat, dengan
menitikberatkan pada
fungsi pengobatan.

Keberadaan “Desa Siaga” hanya akan
mengulang cerita
masa lalu, bila hanya diorientasikan dengan pemenuhan
medis/kuratif saja.

Keempat; Keterlibatan aktif dari para stakeholder dan
masyarakat secara luas.; Selama ini, kita terbiasa
dengan keterlibatan masyarakat secara semu yang lebih
berkonotasi ‘kepatuhan’ daripada
‘partisipasi
spontan’. Sering kita temui elemen masyarakat
yang
aktif adalah yang terikat dengan organisasi formal dan
semi formal yang bersifat hirarkis. Akibatnya, kader
yang aktif di dominasi oleh para kelompok elit yang
mempunyai relasi jabatan dalam organisasi di kampung.
Para ibu RT beserta perangkatnya banyak bertindak
sebagai kader.

Kedepan partisipasi masyarakat tidaklah harus orang
yang terlibat dalam lingkaran perangkat desa/kampung
(petinggi). Seluruh warga perlu diberi akses yang luas
dan sama untuk berperan dalam kegiatan posyandu.
Selama mereka mempunyai komitmen untuk aktif dalam
Desa Siaga, harus diberi kesempatan.

Kelima; Satu hal yang terpenting juga adalah peran
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang perlu
direvitalisasi. Saat ini, keberadaan Depkes dan Dinas
Kesehatan masuk dalam koordinasi bidang kesejahteraan
rakyat (Kesra). Implikasinya sangat besar, keberadaan
Depkes/Dinkes hanya dibutuhkan pada saat pembicaraan
tentang wabah, bencana, dan segala hal yang terkait
dengan ‘pengobatan dan pemulihan’ an sich.

Seharusnya Depkes/Dinkes perlu bicara tentang human
capital dan program investasi di bidang kesehatan.
Sehingga, bila kesehatan dipandang sebuah investasi,
Depkes/Dinkes juga masuk dalam koordinasi bidang
perekonomian.

Selama ini, distribusi tenaga di Depkes RI dan
berbagai institusi kesehatan masih didominasi oleh
tenaga yang berlatar belakang ‘kesehatan
murni’.
Mestinya, merujuk konsep “Sehat Tanggung Jawab
Semua”,
Depkes haruslah membuka kesempatan yang sama bagi
tenaga-tenaga lain, mulai dari ekonom, politician,
sosiolog bahkan sampai dengan teknokrat.

Oleh karena itu, pendekatan program Desa Siaga tidak
hanya bertumpu pada sector kesehatan saja, tetapi
dalam aspek yang lebih luas. Termasuk dalam
kewaspadaan rawan pangan, kerawanan social. Sehingga
juga melibatkan sector dari luar kesehatan. Ironisnya,
Desa Siaga yang kini dicanangkan lebih memakai
kacamata kuda, yaitu hanya pendekatan kesehatan secara
sempit. Padahal, bukankah kondisi sehat melingkupi
aspek jasmani, rohani, sosial dan ekonomi ??

Kita perlu pahami critical success tersebut, bila
tidak, program Desa Siaga akan dikenang sebagai jargon
untuk kesekian kalinya yang berujung pada sebuah
ketidakpastian. Bila ini yang terjadi, akan sangat
ironis. Di satu sisi, pemerintah telah mencanangkan
cita-cita Indonesia Sehat 2010, namun disisi lain,
kita tidak pernah berbuat secara sungguh-sungguh untuk
menuju hal tersebut.

Desa Siaga Dikembangkan Ke Seluruh Indonesia

Tanggal: 14 Nov 2006

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah Indonesia pada Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa (Gerbangmas).
Demikian Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada apel bendera memperingati HKN ke-42 tanggal 13 November 2006 di halaman upacara Depkes Jakarta yang diikuti pejabat dan karyawan Depkes RI.

Menkes menambahkan, pada saat itu juga akan diresmikan terbentuknya Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimanten Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pembentukan pusat-pusat bantuan ini akan sangat mendukung pengembangan Desa Siaga, karena mereka akan dapat berperan sebagai rujukan dan bantuan bagi masyarakat desa.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.

Untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan :

* Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan factor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
* Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta factor resikonya termasuk kurang gizi.
* Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdarutan kesehatan.
* Pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensinya.
* Promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Dengan demikian Poskesdes diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Poskesdes harus didukung oleh sumber daya seperti tenaga kesehatan (minimal seorang bidan) dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang kader.

Selain itu juga harus disediakan sarana fisik berupa bangunan, perlengkapan dan peralatan kesehatan serta sarana komunikasi seperti telepon, ponsel atau kurir.

Untuk sarana fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara/alternatif yaitu mengembangkan Polindes yang telah ada menjadi Poskesdes, memanfaatkan bangunan yang sudah ada misalnya Balai Warga/RW, Balai Desa dan lain-lain serta membangun baru yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donatur, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

Gerbangmas merupakan inovasi dan kreativitas pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Kader-kader PKK setelah Tim Penggerak PKK Kab. Lumajang memperoleh penghargaan Menteri Kesehatan pada tahun 2004.

Pengembangan Posyandu yang bermula pada kesehatan, kemudian diperluas ke berbagai aspek kehidupan dengan mengajak sektor terkait dan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha masuk kedalam Gerbangmas. Sehingga terjadilah percepatan pembangunan sarana masyarakat seperti air bersih, jamban keluarga, dan lain-lain dengan fasilitasi berbagai sektor, maka muncullah koperasi jamban, dan usaha produktifi lainnya sehingga menaikkan status ekonomi masyarakat desa.

Konsep Gerbangmas telah mengantarkan pengembangan desa-desa yang semula bernuansa kesehatan sekarang menjadi desa-desa sejahtera dengan membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Menkes, pada peringatan HKN ke-42, diupayakan pula untuk mempercepat gerakan pembangunan masyarakat desa melalui penggerakan para santri di pondok-pondok pesantren guna membangun Pensatren Sehat yang dimotori oleh Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Mosholla Sehat. Presiden RI telah memberikan dana stimulan kepada 200 Pondok Pesantren di Jawa Timur untuk pembangunan Poskestren. Sedangkan Menteri Kesehatan telah mendorong gerakan pembangunan masyarakat dengan memberikan stimulan untuk sejumlah Musholla di Jawa Timur sehingga menjadi musholla sehat. Pemberian stimulan untuk Poskestren dan Musholla sehat ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas ke provinsi-provinsi lain.

Pada kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan piagam penghargaan masing-masing kepada dr. I. Nyoman Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), dr.Achmad Hardiman, SpKJ, MARS, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), H.Rosadi Nazir, M.Sc, Direktur Poltekkes Jakarta II (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), Arnita Febri, B.Ac, (Satyalancana Karyasatya 20 tahun), Supatmi (Satyalancana Karyasatya 10 tahun), dan Amita Fiska (Satyalancana Karyasatya 10 tahun). Sedangkan Piagam Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Triwindu dan Dwi Windu diserahkan kepada Drs.T.Bahdar Johan Hamid, Drg.Ninin Setyaningsih, MM, Drs.H.Asmawi Thoha, MM, dan Yedi.

Desa Siaga Dikembangkan Ke Seluruh Indonesia

Tanggal: 14 Nov 2006

Menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerukan dikembangkan Desa Siaga di seluruh Wilayah Indonesia pada Desember 2006 di Kab. Lumajang Jawa Timur menandai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-42. Dipilihnya Kab. Lumajang sebagai tempat diselenggarakan puncak peringatan HKN, karena Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa (Gerbangmas).
Demikian Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada apel bendera memperingati HKN ke-42 tanggal 13 November 2006 di halaman upacara Depkes Jakarta yang diikuti pejabat dan karyawan Depkes RI.

Menkes menambahkan, pada saat itu juga akan diresmikan terbentuknya Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimanten Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pembentukan pusat-pusat bantuan ini akan sangat mendukung pengembangan Desa Siaga, karena mereka akan dapat berperan sebagai rujukan dan bantuan bagi masyarakat desa.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.

Untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan :

* Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan factor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
* Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta factor resikonya termasuk kurang gizi.
* Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdarutan kesehatan.
* Pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensinya.
* Promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Dengan demikian Poskesdes diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Poskesdes harus didukung oleh sumber daya seperti tenaga kesehatan (minimal seorang bidan) dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang kader.

Selain itu juga harus disediakan sarana fisik berupa bangunan, perlengkapan dan peralatan kesehatan serta sarana komunikasi seperti telepon, ponsel atau kurir.

Untuk sarana fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara/alternatif yaitu mengembangkan Polindes yang telah ada menjadi Poskesdes, memanfaatkan bangunan yang sudah ada misalnya Balai Warga/RW, Balai Desa dan lain-lain serta membangun baru yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donatur, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

Gerbangmas merupakan inovasi dan kreativitas pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Kader-kader PKK setelah Tim Penggerak PKK Kab. Lumajang memperoleh penghargaan Menteri Kesehatan pada tahun 2004.

Pengembangan Posyandu yang bermula pada kesehatan, kemudian diperluas ke berbagai aspek kehidupan dengan mengajak sektor terkait dan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha masuk kedalam Gerbangmas. Sehingga terjadilah percepatan pembangunan sarana masyarakat seperti air bersih, jamban keluarga, dan lain-lain dengan fasilitasi berbagai sektor, maka muncullah koperasi jamban, dan usaha produktifi lainnya sehingga menaikkan status ekonomi masyarakat desa.

Konsep Gerbangmas telah mengantarkan pengembangan desa-desa yang semula bernuansa kesehatan sekarang menjadi desa-desa sejahtera dengan membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Menkes, pada peringatan HKN ke-42, diupayakan pula untuk mempercepat gerakan pembangunan masyarakat desa melalui penggerakan para santri di pondok-pondok pesantren guna membangun Pensatren Sehat yang dimotori oleh Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Mosholla Sehat. Presiden RI telah memberikan dana stimulan kepada 200 Pondok Pesantren di Jawa Timur untuk pembangunan Poskestren. Sedangkan Menteri Kesehatan telah mendorong gerakan pembangunan masyarakat dengan memberikan stimulan untuk sejumlah Musholla di Jawa Timur sehingga menjadi musholla sehat. Pemberian stimulan untuk Poskestren dan Musholla sehat ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas ke provinsi-provinsi lain.

Pada kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan piagam penghargaan masing-masing kepada dr. I. Nyoman Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), dr.Achmad Hardiman, SpKJ, MARS, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), H.Rosadi Nazir, M.Sc, Direktur Poltekkes Jakarta II (Satyalancana Karyasatya 30 tahun), Arnita Febri, B.Ac, (Satyalancana Karyasatya 20 tahun), Supatmi (Satyalancana Karyasatya 10 tahun), dan Amita Fiska (Satyalancana Karyasatya 10 tahun). Sedangkan Piagam Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Triwindu dan Dwi Windu diserahkan kepada Drs.T.Bahdar Johan Hamid, Drg.Ninin Setyaningsih, MM, Drs.H.Asmawi Thoha, MM, dan Yedi.

Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Merangin Propvinsi Jambi

23 09 2007

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DIKABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.g terus berkembang di Kabupaten Merangin, terutama masih tingginya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup yang tidak sehat, seperti ISPA dan TBC paru dan penyakit infeksi lainya. Sedangkan penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman. Disamping itu masih tingginya angka pravalensi penyakit kusta merupakan permasalahan khusus yang ada di kabupaten merangin, Menyikapi kondisi tersebut sejogjanyalah pemerintah kabupaten merangin mendudukung dengan sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan strategis oleh pemerintah diantaranya adalah DESA SIAGA.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terdiri dari seorang bidan dan minimal dua orang kader aktif. Dengan demikian jelaslah peranan seorang bidan dalam pengembangan desa siaga sangat penting.

Dinas Kesehatan Kabupaten merangin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, disamping menempatkan tenaga kesehatan secara marata sampai kepelosok desa, dilanjutkan dengan dengan mendorong terbentuknya polindes (Poliklinik Kesehatan Desa) serta poskesdes, baik dengan membangun baru maupun dengan meningkatkan kondisi polindes yang telah ada dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada tahun 2007 ini saja telah dibangun sebanyak 20 unit poskesdes baru, beserta dengan peralatan medis yang telah memenuhi standard kopetensinya.
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah kabupaten merangin baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga.

Pemerintah telah menetapkan empat strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu:
1. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
2. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas,
3. meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
4. meningkatkan system pembiayan kesehatan.

Desa siaga merupakan salah satu sasaran dari tiga sasaran strategi pertama, dimana pada akhir tahun 2007 ini, lebih dari 50% desa di kabupaten merangin ditargetkan telah menjadi desa siaga dan pada akhir 2008 semua desa dikabupaten merangin telah menjadi desa siaga.

Kegiatan desa siaga di Kabupaten Merangin
dalam rangka pengembangan desa siaga di kabupaten merangin, serta untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan pokok antara lain:
1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Faktor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
2. penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor resikonya termasuk kurang gizi.
3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
4. Pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya.

Untuk pengembangan kegiatan desa siaga dikabupaten merangin selain kegiatan pokok tersebut juga dilaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing masing antara lain, digerakkan promosi kesehatn untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kelompok dana sehat, kelompok pendonor darah, pemeriksaan golongan darah dengan swadaya masyarakat, penyediaan ambulan desa, arisan jamban keluarga dalam upaya penyehatan lingkungan dan lain lain.
Dengan demikian keberadaan Poskesdes diharapkan berperan selaian dari tempat pelayanan kesehatan dasar juga sebagai Pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa.

Pihak yang terlibat dalam pengembangan desa siaga
Semua unsur dalam masyarakat secara otomatis terlibat dalam kegiatan Desa Siaga, dengan demikian desa siaga tidak akan berhasil jika hanya mengharapkan dari piha kesehatan saja, ataupun dari pemerintah saja tampa dukungan masyarakat secara umum, namun demikian tentu ada pihak yang paling berperan dalam pembentukan desa siaga tersebut antara lain:
1. Bidan di Desa sebagai fasilitator desa
2. Kepala Desa serta aparat desa
3. Ketua BPD dan anggota
4. Tim Pengerak PKK desa
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda
7. Guru
8. kader (baik Kader posyandu maupun kader PKK)
Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bekerja dalam tim untuk mewujudkan dan memelihara kesinambungan Desa Siaga.

Kelembagaan Desa Siaga
Di tingkat kabupaten merangin pengembangan desa siaga dikelola oleh sebuah tim yang bernama Farum Desa Siaga Kabupaten Merangin yang ditugaskan berdasarkan SK Bupati Merangin. Anggotanya terdiri dari setiap dinas/instansi yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas PM-kesos, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perindutrian dan Kantor Peternakan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan di lintas program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Pengembangan Desa Siaga Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Pada tingkat kecamatan juga dibentuk sebuah Forum Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kecamatan.

Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Merangin Propvinsi Jambi

23 09 2007

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DIKABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.g terus berkembang di Kabupaten Merangin, terutama masih tingginya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup yang tidak sehat, seperti ISPA dan TBC paru dan penyakit infeksi lainya. Sedangkan penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman. Disamping itu masih tingginya angka pravalensi penyakit kusta merupakan permasalahan khusus yang ada di kabupaten merangin, Menyikapi kondisi tersebut sejogjanyalah pemerintah kabupaten merangin mendudukung dengan sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan strategis oleh pemerintah diantaranya adalah DESA SIAGA.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terdiri dari seorang bidan dan minimal dua orang kader aktif. Dengan demikian jelaslah peranan seorang bidan dalam pengembangan desa siaga sangat penting.

Dinas Kesehatan Kabupaten merangin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, disamping menempatkan tenaga kesehatan secara marata sampai kepelosok desa, dilanjutkan dengan dengan mendorong terbentuknya polindes (Poliklinik Kesehatan Desa) serta poskesdes, baik dengan membangun baru maupun dengan meningkatkan kondisi polindes yang telah ada dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada tahun 2007 ini saja telah dibangun sebanyak 20 unit poskesdes baru, beserta dengan peralatan medis yang telah memenuhi standard kopetensinya.
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah kabupaten merangin baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga.

Pemerintah telah menetapkan empat strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu:
1. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
2. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas,
3. meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
4. meningkatkan system pembiayan kesehatan.

Desa siaga merupakan salah satu sasaran dari tiga sasaran strategi pertama, dimana pada akhir tahun 2007 ini, lebih dari 50% desa di kabupaten merangin ditargetkan telah menjadi desa siaga dan pada akhir 2008 semua desa dikabupaten merangin telah menjadi desa siaga.

Kegiatan desa siaga di Kabupaten Merangin
dalam rangka pengembangan desa siaga di kabupaten merangin, serta untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan pokok antara lain:
1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Faktor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
2. penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor resikonya termasuk kurang gizi.
3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
4. Pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya.

Untuk pengembangan kegiatan desa siaga dikabupaten merangin selain kegiatan pokok tersebut juga dilaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing masing antara lain, digerakkan promosi kesehatn untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kelompok dana sehat, kelompok pendonor darah, pemeriksaan golongan darah dengan swadaya masyarakat, penyediaan ambulan desa, arisan jamban keluarga dalam upaya penyehatan lingkungan dan lain lain.
Dengan demikian keberadaan Poskesdes diharapkan berperan selaian dari tempat pelayanan kesehatan dasar juga sebagai Pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa.

Pihak yang terlibat dalam pengembangan desa siaga
Semua unsur dalam masyarakat secara otomatis terlibat dalam kegiatan Desa Siaga, dengan demikian desa siaga tidak akan berhasil jika hanya mengharapkan dari piha kesehatan saja, ataupun dari pemerintah saja tampa dukungan masyarakat secara umum, namun demikian tentu ada pihak yang paling berperan dalam pembentukan desa siaga tersebut antara lain:
1. Bidan di Desa sebagai fasilitator desa
2. Kepala Desa serta aparat desa
3. Ketua BPD dan anggota
4. Tim Pengerak PKK desa
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda
7. Guru
8. kader (baik Kader posyandu maupun kader PKK)
Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bekerja dalam tim untuk mewujudkan dan memelihara kesinambungan Desa Siaga.

Kelembagaan Desa Siaga
Di tingkat kabupaten merangin pengembangan desa siaga dikelola oleh sebuah tim yang bernama Farum Desa Siaga Kabupaten Merangin yang ditugaskan berdasarkan SK Bupati Merangin. Anggotanya terdiri dari setiap dinas/instansi yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas PM-kesos, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perindutrian dan Kantor Peternakan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan di lintas program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Pengembangan Desa Siaga Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Pada tingkat kecamatan juga dibentuk sebuah Forum Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kecamatan.

Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Merangin Propvinsi Jambi

23 09 2007

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DIKABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.g terus berkembang di Kabupaten Merangin, terutama masih tingginya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup yang tidak sehat, seperti ISPA dan TBC paru dan penyakit infeksi lainya. Sedangkan penyakit lainnya yang akut dan berpotensi menjadi Kejadian Luar biasa (KLB) seperti Polio, dan Diare serta Gizi buruk pada balita masih menjadi ancaman. Disamping itu masih tingginya angka pravalensi penyakit kusta merupakan permasalahan khusus yang ada di kabupaten merangin, Menyikapi kondisi tersebut sejogjanyalah pemerintah kabupaten merangin mendudukung dengan sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan strategis oleh pemerintah diantaranya adalah DESA SIAGA.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemandirian serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terdiri dari seorang bidan dan minimal dua orang kader aktif. Dengan demikian jelaslah peranan seorang bidan dalam pengembangan desa siaga sangat penting.

Dinas Kesehatan Kabupaten merangin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, disamping menempatkan tenaga kesehatan secara marata sampai kepelosok desa, dilanjutkan dengan dengan mendorong terbentuknya polindes (Poliklinik Kesehatan Desa) serta poskesdes, baik dengan membangun baru maupun dengan meningkatkan kondisi polindes yang telah ada dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pada tahun 2007 ini saja telah dibangun sebanyak 20 unit poskesdes baru, beserta dengan peralatan medis yang telah memenuhi standard kopetensinya.
Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah kabupaten merangin baik dari segi upaya maupun sumberdaya, dipandang perlu untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah melalui Desa Siaga.

Pemerintah telah menetapkan empat strategi dalam mewujudkan visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu:
1. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
2. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bekualitas,
3. meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
4. meningkatkan system pembiayan kesehatan.

Desa siaga merupakan salah satu sasaran dari tiga sasaran strategi pertama, dimana pada akhir tahun 2007 ini, lebih dari 50% desa di kabupaten merangin ditargetkan telah menjadi desa siaga dan pada akhir 2008 semua desa dikabupaten merangin telah menjadi desa siaga.

Kegiatan desa siaga di Kabupaten Merangin
dalam rangka pengembangan desa siaga di kabupaten merangin, serta untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, Poskesdes memiliki kegiatan pokok antara lain:
1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Faktor resikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
2. penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor resikonya termasuk kurang gizi.
3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
4. Pelayanan medis dasar sesuai kompetensinya.

Untuk pengembangan kegiatan desa siaga dikabupaten merangin selain kegiatan pokok tersebut juga dilaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing masing antara lain, digerakkan promosi kesehatn untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kelompok dana sehat, kelompok pendonor darah, pemeriksaan golongan darah dengan swadaya masyarakat, penyediaan ambulan desa, arisan jamban keluarga dalam upaya penyehatan lingkungan dan lain lain.
Dengan demikian keberadaan Poskesdes diharapkan berperan selaian dari tempat pelayanan kesehatan dasar juga sebagai Pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa.

Pihak yang terlibat dalam pengembangan desa siaga
Semua unsur dalam masyarakat secara otomatis terlibat dalam kegiatan Desa Siaga, dengan demikian desa siaga tidak akan berhasil jika hanya mengharapkan dari piha kesehatan saja, ataupun dari pemerintah saja tampa dukungan masyarakat secara umum, namun demikian tentu ada pihak yang paling berperan dalam pembentukan desa siaga tersebut antara lain:
1. Bidan di Desa sebagai fasilitator desa
2. Kepala Desa serta aparat desa
3. Ketua BPD dan anggota
4. Tim Pengerak PKK desa
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda
7. Guru
8. kader (baik Kader posyandu maupun kader PKK)
Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bekerja dalam tim untuk mewujudkan dan memelihara kesinambungan Desa Siaga.

Kelembagaan Desa Siaga
Di tingkat kabupaten merangin pengembangan desa siaga dikelola oleh sebuah tim yang bernama Farum Desa Siaga Kabupaten Merangin yang ditugaskan berdasarkan SK Bupati Merangin. Anggotanya terdiri dari setiap dinas/instansi yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas PM-kesos, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perindutrian dan Kantor Peternakan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan di lintas program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membentuk Tim Pengembangan Desa Siaga Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Pada tingkat kecamatan juga dibentuk sebuah Forum Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kecamatan.

About these ads

About khusnulimaroh180589

khusnul imaroh adalah seorang mahasiswa yang bersekolah di stikes MOJOKERTO jurusan S1keperawatan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s